Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Toha memberikan pertanyaan saat RDP dengan Komnas HAM.Foto :arief/afr

Forum Gereja-Gereja Jayapura (FGGJ) hendaknya berdialog terlebih dahulu dengan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) sebelum mengeluarkan kebijakan yang menyangkut kepentingan agama lainnya. Ini penting dilakukan agar isu SARA tak meluas. Seruan ini disampaikan menyusul pelarangan azan dengan pengeras suara di Jayapura, Papua.

Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Toha saat dimintai komentarnya di DPR sebelum mengikuti rapat mengatakan, dialog antar-ummat beragama penting untuk menjaga toleransi. "Dulu di Manokwari ada Perda yang memicu isu sara. Dan itu sudah dibetulkan oleh Kemendagri. Ini muncul lagi. Sekadar imbauan saja, mestinya dirembuk bersama FKUB, tidak dengan FGGJ saja, sehingga keputusannya tidak sepihak,” ujar Toha.

Menurut Toha, ini isu kecil dan sederhana yang bisa diselesaikan dengan baik. Semua pemeluk agama mestinya bisa berdialog dan tidak mengedepankan egoisme tanpa menjunjung tingi toleransi terhadapa pemeluk agama lain. Seperti diketahui, PGGJ sempat menyoroti pembangunan Masjid Al Aqsha di Sentani, Papua. Seiring pembangunan masjid tersebut, terbit kebijakan pelarangan azan dengan peneras suara. Azan hanya boleh disuarakan ke dalam masjid.

Di daerah yang mayoritas Islam, bila ada kebijakan yang merugikan kepentingan ummat agama lain, pasti pemeluk agama minoritas akan marah. “Jangan membuat keputusan sepihak. Suara azan itu, kan, seruan untuk beribadah. Jadi harus pake suara keluar. Saya mengimbau dengan serius kepada FGGJ di Papua untuk tidak menimbulkan ketegangan. Percikan-percikan kecil ini bisa membesar bila forum dialog tidak dibuka,” kilah anggota FKB itu.

Kebebasan beragama, lanjut Toha, dilindungi konstitusi. Ia lalu membandingkan dengan Jawa dan Sumatera yang mayoritas muslim. “Gerejanya di dua pulau ini minoritas. Saat azan berkumandang, gereja-gerejanya tak merasa terganggu dengan azan yang keluar itu," imbuhnya. (mh/sc)